Logo

Indonesia Siapkan Unit Nasional Super Polutan, Gandeng Mitra Global Percepat Aksi di Lapangan

15 November 2026 89 Dilihat
Indonesia Siapkan Unit Nasional Super Polutan, Gandeng Mitra Global Percepat Aksi di Lapangan

Antalya, 15 November 2026 - Indonesia mempercepat upaya mengatasi super polutan, yaitu polutan seperti metana dan karbon hitam yang berumur pendek di atmosfer tetapi berdampak besar pada pemanasan global, kualitas udara, dan kesehatan masyarakat. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat bertemu CEO World Resources Institute (WRI), Ani Dasgupta, di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Sabtu (14/11/2026). Pertemuan ini mematangkan kolaborasi strategis dalam mitigasi super polutan dan perluasan ekonomi sirkular. Kedua pihak sepakat bahwa setiap inisiatif global harus selaras dengan prioritas nasional agar hasilnya nyata di lapangan.

Indonesia sudah menyiapkan langkah konkret. Saat ini pemerintah tengah mempersiapkan pembentukan Unit Nasional Super Polutan untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga sekaligus mempercepat mitigasi di empat sektor kunci: persampahan, pertanian, energi, dan transportasi. Dukungan teknis WRI diharapkan memperkuat efektivitas langkah tersebut, dari perumusan kebijakan hingga implementasi dan pengukuran penurunan emisi di lapangan.

Menteri Jumhur menekankan pentingnya koordinasi yang lebih erat antara KLH/BPLH, WRI Indonesia, dan WRI Global agar program yang sedang berjalan selaras dengan arah kebijakan pemerintah.

“Kami meyakini koordinasi yang lebih erat akan membantu menyelaraskan berbagai inisiatif WRI dengan prioritas pemerintah serta mengidentifikasi peluang kolaborasi yang lebih luas,” tutur Menteri Jumhur.

Selain super polutan, pertemuan ini menyoroti penguatan kebijakan ekonomi sirkular, pengurangan pencemaran plastik, dan penerapan Extended Producer Responsibility (EPR). Dengan EPR, produsen ikut bertanggung jawab atas kemasan dan produknya hingga menjadi sampah.

Menteri Jumhur juga menekankan bahwa pemerintah harus memimpin dan koordinasi lintas sektor harus diperkuat untuk mengoptimalkan peran National Plastic Action Partnership (NPAP). NPAP merupakan wadah kolaborasi multipihak yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam menangani persoalan plastik.

Ke depan, kerja sama KLH/BPLH dan WRI diarahkan pada dukungan teknis berkelanjutan di bidang mitigasi super polutan dan ekonomi sirkular. Kolaborasi ini juga membuka ruang bagi Indonesia untuk berbagi pengalaman nyata dengan negara-negara Global South dalam menjawab tantangan lingkungan global. Indonesia tidak hanya menerima dukungan, tetapi juga menjadi rujukan praktik bagi negara lain.

Galeri Foto

Additional image
Additional image
Additional image
Additional image