Indonesia Tegas! Sampaikan Pesan Tak Perlu Korbankan Alam Demi Pertumbuhan Ekonomi di COP31

SIARAN PERS Nomor: SR.263/HUMAS/KLH-BPLH/11/2026

Antalya, Turkiye, 13 November 2026 — Pemerintah Republik Indonesia melalui Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, membawa pesan ketahanan lingkungan hidup yang tegas dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 Tingkat Pemimpin Dunia (COP31) di Antalya, Turkiye, pada Kamis (12/11/2026). Indonesia memastikan bahwa percepatan aksi pengendalian perubahan iklim terus diwujudkan melalui implementasi nyata di lapangan, yang berjalan selaras dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan nasional, dan kesejahteraan masyarakat luas.

Di hadapan para pemimpin dunia, Indonesia memaparkan berbagai keberhasilan dan langkah konkret pelestarian lingkungan hidup. Sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap dampak kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrem, Indonesia menempatkan perlindungan ekosistem sebagai fondasi utama menuju swasembada pangan dan energi, serta penciptaan lapangan kerja hijau.

"Indonesia tidak akan memilih antara pembangunan dan aksi iklim. Visi Presiden Prabowo Subianto sangat jelas: kita harus mewujudkan keduanya," tegas Hashim.

Aksi Nyata Pelestarian Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Sebagai wujud komitmen riil di tingkat tapak, pemerintah telah mengambil langkah progresif dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan panjang (El Niño). Indonesia secara masif melipatgandakan jumlah personel penjaga dan pemadam kebakaran dari 8.000 menjadi 70.000 orang, didukung oleh keterlibatan lebih dari 25.000 warga lokal. Upaya ini juga diperkuat dengan sistem peringatan dini termutakhir dan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional yang berada langsung di bawah komando Presiden Republik Indonesia.

Dalam pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan, pemerintah menetapkan kebijakan ketat guna melindungi ekosistem. Tidak akan ada perluasan kegiatan pertanian ke kawasan hutan primer; alih-alih, pemerintah berfokus pada peningkatkan produktivitas di lahan-lahan yang telah terdegradasi.

Keberhasilan pengelolaan hutan yang berkeadilan juga dibuktikan melalui program perhutanan sosial yang sukses menjangkau lebih dari 1,4 juta keluarga di atas 8 juta hektare kawasan hutan. Di samping itu, pemerintah telah menetapkan 400.000 hektare hutan adat, dengan target akselerasi mencapai 1,4 juta hektare pada tahun 2029.

Di sektor kelautan dan transisi energi, Indonesia memimpin perlindungan ekosistem pesisir penyimpan karbon biru (blue carbon) seperti mangrove dan padang lamun, dengan menetapkan target konservasi 30 persen wilayah perairan nasional. Untuk memperkuat kemandirian energi yang bersih, Indonesia juga memprakarsai pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt secara berkeadilan.

Tuntutan Keadilan Pembiayaan Global 

Dalam upaya mencapai target emisi nol bersih (net zero emissions) pada 2060 atau lebih cepat, Indonesia terus memperkuat strategi penurunan emisi melalui Dokumen Kontribusi Nasional Kedua (Second NDC). Hal ini turut diselaraskan dengan Rencana Adaptasi Nasional (NAP) guna menjamin ketahanan air, kesehatan, pesisir, dan pangan nasional.

Lebih lanjut, Indonesia mendesak tanggung jawab global yang proporsional. Pemerintah menuntut negara-negara maju untuk segera memelopori realisasi Target Kuantitatif Kolektif Baru (NCQG) dengan pembiayaan iklim minimal 300 miliar dolar AS per tahun pada 2035, serta mengimplementasikan Peta Jalan Baku ke Belém (Baku to Belém Roadmap) untuk memobilisasi pendanaan hingga 1,3 triliun dolar AS per tahun pada 2035.

"Tidak boleh ada negara yang terhambat hanya karena keterbatasan pembiayaan atau teknologi," tegas Hashim kembali.

Di ranah domestik, Indonesia tidak sekadar berpangku tangan. Pemerintah terus memperkuat instrumen pendanaan ramah lingkungan melalui mekanisme penetapan harga karbon (carbon pricing) serta operasionalisasi Sistem Registri Nasional Unit Karbon (SRUK).

Melalui kepemimpinan di forum global ini, Indonesia membuktikan bahwa pelestarian lingkungan dan aksi iklim bukanlah sekadar janji di atas meja perundingan, melainkan wujud nyata yang konsisten diterapkan demi pertumbuhan ekonomi nasional dan masa depan bumi yang berkelanjutan.

Penanggungjawab:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Yulia Suryanti