Indonesia Tegaskan Komitmen Perlindungan Ekosistem hingga Pembiayaan Iklim di COP31

Nomor: SR.262/HUMAS/KLH-BPLH/11/2026

Antalya, 12 November 2026 – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmen kuatnya dalam pengendalian perubahan iklim global melalui perlindungan hutan primer, pemulihan ekosistem, serta penguatan kerja sama internasional di ajang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31). Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, dalam forum COP31 Leaders’ Summit Event on Forests di Antalya, Türkiye, Rabu (11/11/2026). 

"Bagi Indonesia, melindungi hutan berarti melindungi masyarakat, menjaga ketahanan air dan pangan, serta memperkuat ketahanan nasional. Kemajuan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan," tutur Hashim.

​Indonesia memandang ekosistem hutan sebagai pilar strategis dalam menyeimbangkan iklim global. Melalui target FOLU Net Sink 2030, Indonesia mengoptimalkan penurunan emisi lewat perlindungan hutan, pengelolaan berkelanjutan, serta restorasi ekosistem gambut dan mangrove. Upaya ini diperkuat dengan program perhutanan sosial yang telah memberikan akses pengelolaan kepada masyarakat seluas lebih dari 8,3 juta hektare bagi sekitar 1,4 juta keluarga, memastikan pelestarian alam berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga lokal.

​Pembiayaan Iklim yang Adil dan Transparan

​Indonesia turut menyoroti urgensi dukungan pembiayaan global yang adil, dapat diprediksi, dan berjangka panjang dalam forum internasional tersebut. Negara-negara pemilik hutan tropis memberikan jasa ekologis yang vital bagi dunia, sehingga apresiasi pendanaan yang memadai menjadi sebuah keharusan.

​Sebagai anggota Dewan Tropical Forest Forever Facility (TFFF), Indonesia berkomitmen mendorong tata kelola pembiayaan yang transparan dan menghormati prioritas nasional. Indonesia juga menegaskan komitmen investasi sebesar 1 miliar dolar AS untuk TFFF serta menyatakan kesiapan mengimplementasikannya seiring langkah kontribusi Brasil. Selain itu, pasar karbon berintegritas tinggi didorong untuk melengkapi, bukan menggantikan komitmen pendanaan publik dari negara-negara maju.

​Perluas Kolaborasi Global

​Indonesia dijadwalkan mengumumkan partisipasinya dalam Forest and Climate Leaders’ Partnership (FCLP) di Paviliun Indonesia pada 12 November 2026 guna memperluas aksi nyata di tingkat global. Kemitraan ini menjadi wadah strategis berbagi pengalaman dalam pengelolaan hutan, pemulihan ekosistem, serta pengembangan mata pencaharian berkelanjutan.

​Indonesia juga menyambut inisiatif UN Decade for Afforestation and Reforestation in line with Sustainable Forest Management (2027–2036) serta memperkuat kepastian hak lahan melalui Intergovernmental Land Tenure Commitment (ILTC) guna melindungi hak masyarakat adat dan perhutanan sosial.

​KLH/BPLH membuktikan melalui berbagai langkah strategis ini bahwa keberhasilan aksi iklim diukur dari nyata atau tidaknya ekosistem yang terjaga, masyarakat yang semakin berdaya, serta komitmen pembiayaan yang benar-benar terwujud dalam aksi di lapangan.

Penanggungjawab:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Yulia Suryanti