Logo

Indonesia Tekankan Prinsip Keadilan Iklim Jadi Fondasi Aksi Rendah Karbon

17 November 2026 51 Dilihat
Indonesia Tekankan Prinsip Keadilan Iklim Jadi Fondasi Aksi Rendah Karbon

​Antalya, 17 November 2026 — Komitmen global Indonesia dalam menangani perubahan iklim terus dikawal dengan prinsip keberpihakan pada masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) secara tegas mendorong agar keadilan iklim bukan sekadar wacana atau persyaratan administratif proyek, melainkan inti utama yang diintegrasikan secara nyata ke dalam perencanaan, pembiayaan, hingga pelaksanaan aksi transisi rendah karbon. Hal tersebut disuarakan oleh Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto, saat menjadi pembicara kunci dalam forum “Emerging Climate Justice: Shaping Just Transition through Global Experience” pada rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Senin (16/11/2026).

 

​Ary menegaskan, transisi menuju pembangunan rendah karbon wajib dikelola secara terencana guna memastikan tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal (no one left behind). Keadilan iklim tidak hanya merangkum tanggung jawab historis negara-negara atas emisi global, tetapi juga menyangkut keadilan antargenerasi dan perlindungan kelompok yang paling rentan menanggung dampak perubahan iklim maupun transformasi ekonomi.

“Ambisi iklim harus menciptakan jalur transisi yang dapat diikuti, dirasakan manfaatnya, dan dipercaya oleh masyarakat. Kita tidak dapat meminta kelompok rentan menanggung biaya transisi tanpa dukungan, kesempatan, maupun keterlibatan dalam pengambilan keputusan,” tutur Ary.

 

​Perlindungan Masyarakat dan Transparansi Pembagian Manfaat

​Lebih lanjut, Ary memaparkan bahwa prinsip transisi berkeadilan harus diterapkan secara lintas sektor. Pada sektor energi, fokus diarahkan pada keterjangkauan akses dan perlindungan pekerja terdampak; di sektor industri melalui peningkatan keterampilan (reskilling) dan diversifikasi ekonomi; serta di sektor kehutanan dan tata guna lahan melalui penguatan perlindungan mata pencaharian.

​Khusus pada sektor kehutanan, penggunaan lahan, dan pembiayaan karbon, pemerintah memegang teguh penerapan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) atau Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA). Prinsip ini menjamin bahwa masyarakat adat dan komunitas lokal dilibatkan secara bermakna dan berhak memberikan atau menolak persetujuan atas kegiatan yang berdampak pada wilayah serta hak-hak adat mereka.

​Selain itu, dalam kerangka program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) dan pembayaran berbasis hasil (result-based payment), manfaat ekonomi dari penurunan emisi harus diterima secara adil oleh masyarakat yang konsisten menjaga hutan. Pemerintah tengah memperkuat identifikasi penerima manfaat yang transparan, mekanisme pembagian yang akuntabel, serta penyediaan jalur pengaduan yang responsif. Indonesia juga tengah mematangkan proses legislasi untuk menjadikan keadilan iklim sebagai pilar hukum nasional yang mengikat.

 

​Penguatan Kerangka Hukum dan Empat Dimensi Keadilan Iklim

​Pandangan senada disampaikan oleh Co-FounderIndonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Achmad Santosa. Ia menekankan bahwa komitmen iklim harus diterjemahkan ke dalam kerangka hukum yang kokoh agar dapat dijalankan secara konsisten dan akuntabel.

 

​Achmad merinci empat dimensi penting dalam keadilan iklim yang harus diakomodasi:

​Keadilan Distributif: Pembagian beban dan manfaat secara adil;

​Keadilan Pengakuan: Perlindungan terhadap hak dan kerentanan kelompok masyarakat;

​Keadilan Prosedural: Menjamin transparansi dan partisipasi publik yang bermakna; serta

​Keadilan Korektif: Menyelesaikan dampak lingkungan dan ketimpangan antargenerasi yang telah terjadi.

 

​Achmad menilai momentum pengembangan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Iklim Berkeadilan merupakan peluang emas untuk mengintegrasikan dimensi-dimensi tersebut ke dalam tata kelola hukum nasional.

​Melalui forum tingkat tinggi ini, Indonesia kembali membuktikan bahwa tolok ukur kesuksesan aksi iklim bukan sekadar angka penurunan emisi semata, melainkan sejauh mana transformasi hijau mampu menghadirkan keadilan sosial, perlindungan hak, serta kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat

Galeri Foto

Additional image
Additional image
Additional image
Additional image