Bogor, 5 November 2025 — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) terus memperkuat sistem data iklim dan gas rumah kaca (GRK) nasional agar lebih transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya ini menjadi fondasi penting dalam memastikan setiap kebijakan lingkungan di Indonesia berbasis pada data yang sahih — dari transisi energi bersih, rehabilitasi hutan, hingga pengendalian polusi udara.
Langkah ini dilakukan karena tanpa data yang terpercaya, arah kebijakan mitigasi perubahan iklim berisiko melenceng, dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Sebagai National Focal Point untuk United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), KLH tengah memfinalisasi Pedoman Quality Assurance dan Quality Control (QA/QC) pada sistem inventarisasi GRK nasional.
Direktur Inventarisasi GRK dan MPV KLH, Mitta Ratna Juwita, menjelaskan bahwa pedoman QA/QC menjadi kunci dalam menjaga kredibilitas data emisi dari berbagai sektor. “Pelaksanaan QA/QC yang baik harus mendukung pelaporan GRK sesuai persyaratan UNFCCC dan kebijakan mitigasi perubahan iklim secara efektif,” ujarnya dalam kegiatan finalisasi pedoman di Hotel Luminor, Bogor.
Penyusunan pedoman ini melibatkan para pakar dari IPB, ITB, BRIN, Kementerian Pertanian, serta sejumlah lembaga teknis lintas sektor. Kolaborasi ini memastikan sistem data GRK nasional memenuhi prinsip TACCC — Transparency, Accuracy, Consistency, Completeness, and Comparability.
Dalam implementasinya, QA berfungsi mencegah kesalahan sejak awal proses pengumpulan data, sementara QC bertugas mendeteksi dan memperbaiki kesalahan pada tahap pengolahan. Kedua aspek ini menjadi mekanisme pengaman yang memastikan setiap angka yang dilaporkan tetap valid dan konsisten.
Penerapan QA/QC juga menjadi bagian dari kebijakan One GHG Data Policy atau Satu Data GRK, yang bertujuan menyatukan seluruh data emisi nasional dalam satu sistem terpadu. Dengan demikian, tidak ada lagi perbedaan angka antarinstansi, dan semua informasi dapat diakses secara terbuka serta dipercaya publik.
Meski istilah seperti “inventarisasi GRK” terdengar teknis, dampaknya sangat nyata bagi kehidupan sehari-hari. Data yang kuat membantu pemerintah merancang kebijakan energi bersih yang adil, menentukan prioritas reboisasi, hingga menyiapkan strategi mitigasi bencana iklim di kawasan pesisir dan pertanian.
“Dari data yang kuat, lahir kebijakan yang tepat. Dan dari kebijakan yang tepat, masa depan bumi bisa kita jaga bersama,” ujar Mitta dengan nada optimistis.
Langkah KLH/BPLH dalam membangun sistem data iklim dan GRK memang tidak selalu terlihat di permukaan, namun dari kerja yang senyap inilah kebijakan besar berakar. Di balik setiap angka yang tercatat, tersimpan harapan agar bumi tetap layak dihuni — bersih, hijau, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. (Saiful Lathif/Dit. IGRK-MPV)