Menteri LH: Data Geospasial Bukan Sekadar Peta, tetapi Kunci Investasi Energi Masa Depan

Jakarta, 7 November 2026 — Pemanfaatan teknologi geospasial kini memegang peranan yang semakin strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional, mengawal transisi energi, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem. Penegasan tersebut disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, saat membuka resmi acara Pertamina Geospatial Summit 2026 bertajuk "Geospatial Synergy for Sustainable Value Creation" di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

​*"Saya rasa ini inisiatif yang sangat proaktif dalam merespon pentingnya faktor lingkungan dalam setiap pengambilan keputusan, baik keputusan bisnis maupun investasi," ungkap Menteri Jumhur di hadapan para peserta forum.

​Menurut Menteri Jumhur, perkembangan teknologi geospasial saat ini telah bertransformasi jauh. Informasi geospasial tidak lagi sekadar menjadi instrumen pemetaan infrastruktur dan kegiatan usaha semata, melainkan telah menjadi elemen krusial yang berkelindan dengan kondisi ekosistem, mitigasi risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, hingga perlindungan ruang hidup masyarakat.

​Keterkaitan antara sektor energi dan lingkungan hidup sendiri tergolong sangat erat. Berbagai fasilitas vital seperti pembangkit listrik, jaringan pipa, kilang, hingga jalur distribusi energi membutuhkan ruang serta berdampak langsung pada tata guna lahan dan tata air. Sebaliknya, dinamika perubahan lingkungan juga berpotensi mengancam keamanan serta keberlangsungan aset infrastruktur energi tersebut.

​Peluang Bisnis Raksasa Carbon Capture Storage (CCS)

​Dalam kesempatan tersebut, Menteri Jumhur secara khusus memaparkan peluang ekonomi masa depan yang sangat menjanjikan bagi Pertamina, yakni pengembangan bisnis Carbon Capture Storage (CCS) yang bertumpu pada kekayaan data geologis dan geospasial nusantara.

Indonesia dinilai memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage) berkat ketersediaan berbagai cekungan (basin) di dalam perut bumi yang sangat potensial untuk dijadikan wadah penyimpanan aman (container) bagi emisi CO2, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Ke depan ada bisnis yang sangat berbasis pada geospasial, tepatnya informasi geologis dari daerah kita yang bisa kita jadikan kontainer bagi CCS. Dan saya rasa Pertamina sudah mulai mengeksplorasi. Ini bisnis-bisnis raksasa, jadi Pertamina boleh jadi nanti pendapatan terbesarnya dari situ," tutur Menteri Jumhur.

Nilai ekonomi dari proyek injeksi karbon ke dalam cekungan geologis ini pun tergolong sangat tinggi. Menteri Jumhur mengungkapkan, potensi pengembalian nilai (return) dari CCS dapat mencapai kisaran 400 dolar Amerika Serikat (USD) per ton setara CO2, jauh melampaui nilai pasar karbon konvensional yang umumnya berada di kisaran USD40 hingga USD80 per ton. Meski membutuhkan investasi awal yang besar, posisi geografis Indonesia memberikan keuntungan kompetitif yang luar biasa di sektor ini.

Integrasi Adaptasi Iklim dan Penguatan Satu Peta

​Guna mengantisipasi dampak anomali cuaca dan perubahan iklim terhadap sektor energi, Menteri Jumhur mengingatkan pentingnya mengintegrasikan aspek adaptasi iklim ke dalam perencanaan investasi serta pengelolaan aset jangka panjang. Pemerintah sendiri telah menempatkan ketahanan energi sebagai salah satu dari lima prioritas adaptasi nasional dalam National Adaptation Plan Indonesia 2026–2030 menuju 2035.

Sebagai langkah taktis dalam memperkuat tata kelola spasial lintas sektor, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terus mengoptimalkan pemanfaatan informasi geospasial tematik lingkungan yang sebelumnya sudah tertuang dalam Peraturan Menteri LH Nomor 18 Tahun 2025 untuk mendukung kebijakan satu peta nasional.

​Melalui sinergi strategis antara pengelolaan data lingkungan dan sektor energi, pemerintah berharap BUMN seperti Pertamina dapat terus berada di garda terdepan dalam menghadirkan inovasi bisnis yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomi tinggi bagi masa depan Indonesia.