Menteri LH di COP31: Ekonomi Sirkular Harus Ciptakan Lapangan Kerja Hijau dan Lindungi Pekerja Pemilah Sampah

Antalya, 14 November 2026 — Di hadapan para pemimpin dunia dalam forum ekonomi sirkular yang diselenggarakan World Economic Forum (WEF) pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Jumat (13/11/2026), Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan komitmen Indonesia membidik 100 persen sampah terkelola pada 2029 melalui akselerasi transformasi ekonomi sirkular, reformasi kebijakan, penguatan tanggung jawab produsen, serta perlindungan menyeluruh bagi pekerja sektor persampahan.

​Forum strategis ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk memaparkan langkah konkret menyelaraskan aksi iklim dengan pertumbuhan ekonomi hijau. Menteri Jumhur menegaskan bahwa ekonomi sirkular harus mampu memberikan dampak ganda secara berkesinambungan.

​“Kami meyakini kebijakan ekonomi sirkular harus memberikan manfaat bagi lingkungan dan ekonomi, yaitu dengan mengurangi pencemaran, menciptakan lapangan kerja hijau, serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya,” tutur Menteri Jumhur.

​Untuk mencapai target tersebut, Indonesia tengah memfinalisasi Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah serta Peraturan Menteri tentang Extended Producer Responsibility (EPR) atau tanggung jawab produsen yang diperluas. Kedua regulasi tersebut diharapkan dapat diperkenalkan pada akhir 2026. Melalui penguatan EPR, pemerintah mendorong tanggung jawab produsen terhadap pengelolaan kemasan sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi sirkular dengan melibatkan pelaku usaha kecil dan sektor informal.

​Menteri Jumhur juga menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan bagi pekerja pemilah sampah yang selama ini berkontribusi besar dalam pemulihan material daur ulang.

​“Kami tidak lagi menyebut mereka sebagai pemulung, melainkan pekerja pemilah sampah. Mereka adalah pekerja kerah hijau dan, dalam setiap makna, merupakan pahlawan lingkungan,” tegas Menteri Jumhur.

​KLH/BPLH bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan tengah menjalankan program dukungan perlindungan sosial bagi para pekerja tersebut. Upaya ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Second Nationally Determined Contribution (Second NDC), yang menempatkan sektor sampah sebagai salah satu dari lima sektor utama penurunan emisi.