Logo

Menteri LH Dorong Peninjauan WUP di Perairan Sekitar Ujung Kulon untuk Lindungi Ekosistem dan Badak Jawa

19 November 2026 145 Dilihat
Menteri LH Dorong Peninjauan WUP di Perairan Sekitar Ujung Kulon untuk Lindungi Ekosistem dan Badak Jawa

SIARAN PERS Nomor: SR.274/HUMAS/KLH-BPLH/11/2026

Jakarta, 19 November 2026 – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, meminta bagian Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, dikeluarkan dari wilayah usaha tambang. Permintaan ini sudah disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 dievaluasi. Menteri Jumhur menegaskannya kembali pada peringatan Hari Pohon Sedunia di kawasan Angke Kapuk, Jakarta Barat, Kamis (19/11). Tujuannya melindungi habitat alami terakhir Badak Jawa sejak tahap perencanaan, sebelum ada aktivitas apa pun di kawasan tersebut.

“Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia,” tegas Menteri Jumhur.

Menurut Menteri Jumhur, perairan TNUK perlu dikeluarkan dari WUP supaya tidak ada kegiatan lanjutan seperti survei, yang dapat mengusik ketenangan Badak Jawa, satwa bercula satu yang menjadi kebanggaan Indonesia.

Satu-satunya Rumah bagi Kurang dari 50 Badak Jawa

TNUK adalah habitat alami terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Spesies ini berstatus Kritis (Critically Endangered), dengan populasi liar kurang dari 50 individu yang hanya bertahan di satu kawasan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perilaku dan kebutuhan habitat Badak Jawa sangat spesifik. Karena itu, perlindungannya harus menjaga keutuhan habitat sekaligus keterhubungan ekosistem darat, pesisir, dan perairan di sekitarnya.

Aktivitas pertambangan dapat menekan ekosistem lewat kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, dan bertambahnya aktivitas manusia. Saat ini belum ada kegiatan pertambangan di lokasi WUP tersebut, dan belum ada pula pengukuran dampak langsungnya terhadap Badak Jawa. Meski begitu, KLH/BPLH menilai risiko ini harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan karena nilai konservasi kawasan sangat tinggi dan populasi spesiesnya sangat terbatas.

Langkah Cepat: Koordinasi Bersama Menteri ESDM, Verifikasi Terpadu, dan Penahanan Tindak Lanjut

Dalam suratnya, Menteri LH/Kepala BPLH meminta Menteri ESDM mengevaluasi dan meninjau kembali Keputusan Menteri ESDM tersebut. Ia juga meminta bagian WUP di perairan sekitar TNUK dikeluarkan bila verifikasi ilmiah membuktikan bagian itu tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan lingkungan hidup, atau berisiko ekologis yang tidak dapat diterima bagi fungsi kawasan konservasi.

Sebagai langkah lanjutan, KLH/BPLH mendorong verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu bersama kementerian/lembaga terkait. Caranya dengan menumpangtindihkan koordinat WUP dengan batas TNUK, kawasan konservasi laut, arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta rencana tata ruang darat dan laut. Selama evaluasi berjalan, tindak lanjut pemanfaatan di lokasi yang dipersoalkan diminta ditahan sampai hasilnya jelas, sesuai kewenangan masing-masing instansi. KLH/BPLH siap menyediakan data, kajian, dan pertimbangan teknis agar kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tetap sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup.

Menteri Jumhur juga menegaskan sikap KLH/BPLH sebagai pemegang kewenangan persetujuan lingkungan. “Termasuk bila PT ANTAM mendapat izin menambang di perairan TNUK itu, maka saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya,” tegas Menteri Jumhur.

Penetapan WUP Bukan Izin Tambang

KLH/BPLH menegaskan bahwa penetapan WUP adalah bagian dari perencanaan wilayah pertambangan, bukan izin menambang. Penetapan ini tidak otomatis memberi hak untuk eksplorasi maupun eksploitasi. Setiap rencana kegiatan tetap harus melewati beberapa lapis pengaman:

  1. Kesesuaian ruang. Untuk daratan diperlukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Untuk ruang laut diperlukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk kawasan hutan diperlukan persetujuan sektoral dari Kementerian Kehutanan.
  2. Perlindungan kawasan hutan konservasi. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahannya menyatakan kawasan hutan hanya boleh dipakai untuk pembangunan di luar kehutanan pada hutan produksi dan hutan lindung. Ketentuan ini diperkuat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021. Artinya, WUP di dalam kawasan hutan konservasi tidak dapat memperoleh persetujuan perizinan tambang.
  3. Perlindungan kawasan konservasi laut. Pasal 111 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang membatasi pemberian KKPRL bagi pertambangan terbuka, dengan pengecualian terbatas sebagaimana diatur dalam ayat (6).
  4. Persetujuan lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menjadikan persetujuan lingkungan sebagai syarat sebelum perizinan berusaha diterbitkan. Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) baru bisa dimulai setelah persetujuan KKPR sektor terbit. AMDAL mengkaji daya dukung dan daya tampung lingkungan, kondisi hidrologi dan kualitas air, keanekaragaman hayati dan habitat satwa dilindungi, ekosistem pesisir dan laut termasuk potensi sedimentasi, serta dampak terhadap masyarakat. Persetujuan lingkungan bukan alat untuk melegalkan kegiatan yang melanggar tata ruang atau dilarang aturan sektoral.

RPPLH Nasional: 99,86 Persen Wilayah Ujung Kulon Diarahkan untuk Dilindungi

Indonesia sudah memiliki RPPLH Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya dalam Pasal 33, 34, 37, dan Lampiran III). Sesuai amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, RPPLH menjadi dasar pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. RPPLH juga menjadi acuan bagi pembangunan jangka panjang dan menengah serta kebijakan sektoral.

Analisis spasial Kebijakan, Strategi, dan Program (KSP) RPPLH Nasional menunjukkan 61.023,12 hektare atau 99,86 persen dari wilayah analisis TNUK seluas 61.107,95 hektare diarahkan sebagai Wilayah Indikatif Fungsi Lingkungan Hidup yang Dilindungi. Untuk Provinsi Banten secara keseluruhan, 53,95 persen wilayah diarahkan untuk pemanfaatan sumber daya alam secara optimum, 29,99 persen untuk pemeliharaan dan pemulihan kualitas lingkungan, 15,88 persen untuk perlindungan fungsi lingkungan, dan 0,18 persen untuk pencadangan sumber daya alam.

“Data ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dan perlindungan tidak perlu dipertentangkan, karena masing-masing punya ruangnya. Arahan pemanfaatan optimum bukan izin untuk memanfaatkan tanpa batas,” pungkas Menteri Jumhur.

Koordinasi Lintas Sektor untuk Ujung Kulon

KLH/BPLH bersama Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi. Tujuannya memastikan data spasial, status kawasan, dan fungsi lingkungan hidup selaras dengan peraturan perundang-undangan. 

“Kami ingin terus mengawal agar perlindungan lingkungan menyatu dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam, melalui perencanaan lingkungan, penilaian dampak, pengawasan, dan penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan,” tutup Menteri Jumhur.

Ujung Kulon menunjukkan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola dengan tanggung jawab ekologis. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa besar sumber daya alam dimanfaatkan, tetapi juga dari seberapa baik lingkungan hidup dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Foto oleh Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Kementerian Kehutanan (Alain Compost, Stephen Belcher, Toby Nowlan)

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Yulia Suryanti 

Telepon: +62 811-9434-142
Website: kemenlh.go.id
E-mail: humas@kemenlh.go.id
Instagram: kemenlh_bplh
Youtube: KLH-BPLH
TikTok: Kemenlh_BPLH
X: KemenLH_BPLH

Galeri Foto

Additional image
Additional image
Additional image
Additional image