Menteri LH: Indonesia Berupaya Agar Hak Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil Tetap Aman di Kampung Halamannya

Di Konferensi Perubahan Iklim Dunia di Antalya, Indonesia Dorong Aturan Global yang Berpihak pada Negara Kepulauan

Antalya, 14 November 2026 — Indonesia menegaskan bahwa perlindungan terbaik bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman perubahan iklim adalah memastikan mereka dapat tetap tinggal dengan aman di tanah kelahirannya. Sikap tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, saat bertemu Managing Director Global Centre for Climate Mobility (GCCM), Prof. Kamal Amakrane, di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Jumat (13/11/2026). Pertemuan ini membuka jalan bagi kerja sama konkret untuk memperkuat adaptasi berbasis komunitas, data risiko, dan akses pendanaan bagi masyarakat yang paling rentan terdampak mobilitas iklim.

Mobilitas iklim, yaitu perpindahan penduduk akibat dampak perubahan iklim seperti naiknya muka air laut, abrasi, dan rusaknya ekosistem penopang penghidupan, menjadi isu yang semakin mendesak bagi negara kepulauan. Bagi Indonesia, isu ini menyentuh langsung kehidupan masyarakat pesisir, penghuni pulau-pulau kecil, serta kelompok yang menggantungkan hidup pada ekosistem yang rentan.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Jumhur menegaskan bahwa prioritas Indonesia adalah memperkuat ketahanan masyarakat agar dapat tetap tinggal secara aman di wilayahnya (right to stay). Apabila perpindahan tidak dapat dihindari, masyarakat harus memperoleh perlindungan hak serta dukungan agar prosesnya berlangsung secara aman dan bermartabat.

“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memandang mobilitas iklim sebagai tantangan pembangunan dan adaptasi, khususnya bagi masyarakat pesisir, pulau-pulau kecil, serta masyarakat yang penghidupannya bergantung pada ekosistem yang sensitif terhadap perubahan iklim,” tutur Menteri Jumhur.

Menyuarakan Kepentingan Negara Kepulauan di Panggung Global

Indonesia mengambil peran aktif dalam membentuk arah kebijakan global tentang mobilitas iklim. Terkait Global Principles for Addressing Climate Mobility, Indonesia menyampaikan bahwa prinsip tersebut akan terlebih dahulu ditelaah secara nasional dan lintas kementerian sebelum Indonesia memberikan dukungan formal, agar setiap komitmen sejalan dengan kebutuhan masyarakat di dalam negeri.

Indonesia juga mendorong agar prinsip global tersebut lebih memperhatikan tiga hal: karakter khas negara kepulauan, risiko nyata yang dihadapi masyarakat pesisir dan pulau kecil, serta perbedaan antara mobilitas di dalam negeri dan mobilitas lintas batas negara. Selain itu, Indonesia membuka diri untuk memberikan masukan dalam penyusunan Climate Mobility Adaptation Agenda, dengan tetap mempertimbangkan prioritas nasional dan implikasi kebijakannya.

Dari Meja Perundingan ke Kampung Pesisir

Tidak berhenti pada pembahasan prinsip, kedua pihak menjajaki peluang kerja sama yang dapat langsung dirasakan masyarakat, meliputi:

1. Adaptasi berbasis komunitas di kawasan pesisir dan pulau kecil;
2. Penguatan data dan pemetaan risiko mobilitas iklim, sebagai dasar perencanaan yang tepat sasaran; dan
3. Pertukaran pengetahuan di tingkat regional.

Indonesia juga menyampaikan ketertarikan untuk mendalami akses masyarakat rentan terhadap Communities Climate Adaptation Facility (C-CAF), sebuah skema yang berpotensi membuka jalur pendanaan adaptasi langsung ke tingkat komunitas. Pembahasan teknis lanjutan diharapkan dapat mengidentifikasi peluang proyek percontohan, mekanisme pembiayaan, dan bentuk kolaborasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.