Menteri LH: Indonesia Pastikan Transisi Emisi Nol Bersih Sejalan dengan Ketahanan Iklim dan Kesejahteraan Masyarakat

SIARAN PERS

Nomor: SR.257/HUMAS/KLH-BPLH/11/2026

Antalya, 10 November 2026 — Indonesia menegaskan bahwa upaya mencapai net-zero emission harus berjalan beriringan dengan penguatan ketahanan iklim dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Transisi menuju ekonomi rendah karbon tidak hanya berorientasi pada penurunan emisi, tetapi juga harus membuka peluang ekonomi, memperluas akses energi, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal. Pesan tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat, dalam Ministerial Dialogue bertajuk “Strengthening Climate Resilience and Shared Prosperity through Collaborative Action and Strategic Net-Zero Pathway” di Paviliun Indonesia, Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31), Antalya, Türkiye, Senin (9/11/2026).

​Menteri Jumhur menyampaikan bahwa ketahanan iklim perlu diintegrasikan ke dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan nasional, penganggaran, pelaksanaan di daerah, hingga pemantauan dan evaluasi. Risiko dan kerentanan iklim harus menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor, termasuk tata ruang, pembangunan infrastruktur, pertanian, pengelolaan air, dan kesehatan masyarakat.

​"Prinsip mendasar yang harus kita pegang adalah ketahanan iklim dibangun bersama masyarakat, bukan sekadar disampaikan kepada masyarakat," tegas Menteri Jumhur dalam forum tersebut.

​Menurut Menteri Jumhur, kebijakan adaptasi tidak dapat berjalan sebagai program lingkungan yang terpisah dari agenda pembangunan. Kebijakan nasional juga perlu diterjemahkan menjadi aksi nyata di tingkat lokal, salah satunya melalui Program Kampung Iklim (ProKlim), yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

​Kolaborasi dan Keadilan dalam Transisi Iklim

​Dalam mempercepat aksi iklim, Indonesia menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor yang melibatkan seluruh elemen bangsa (whole-of-government dan whole-of-society). Perubahan iklim merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan koordinasi terarah antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat sipil.

​Kolaborasi tersebut ditopang oleh pembagian mandat yang jelas, target terukur, serta sistem pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi. Indonesia juga menempatkan prinsip keadilan dan inklusivitas sebagai bagian penting dari transisi rendah karbon. Perempuan, generasi muda, masyarakat adat, komunitas pesisir, dan kelompok rentan lainnya harus memperoleh ruang partisipasi serta akses yang setara terhadap manfaat kebijakan iklim.

​"Net-zero tidak boleh berarti nol peluang ekonomi. Ini harus menjadi transformasi menuju ekonomi yang lebih kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan," jelas Menteri Jumhur.

​Menteri Jumhur menambahkan bahwa transisi energi bersih perlu berjalan bersama penciptaan lapangan kerja yang layak dan peningkatan akses energi bagi masyarakat. Di sisi lain, solusi berbasis alam (nature-based solutions) melalui perlindungan hutan, pemulihan gambut dan mangrove, serta pengelolaan lahan berkelanjutan terus dioptimalkan untuk menekan emisi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat.

​Pasar Karbon dan Kemitraan Internasional

​Pada aspek pembiayaan, Indonesia memandang pasar karbon berintegritas tinggi, pembiayaan iklim, dan inovasi teknologi sebagai instrumen penting. Dalam kerangka Pasal 6 Persetujuan Paris, kerja sama perdagangan karbon internasional harus mampu menghasilkan pengurangan emisi yang kredibel, transparan, serta mencegah penghitungan ganda (double counting).

​Lebih jauh, Indonesia mendorong perluasan akses negara berkembang terhadap pembiayaan konsesional, blended finance, serta transfer teknologi. Kemitraan internasional juga diarahkan untuk menghasilkan dampak nyata di lapangan, seperti infrastruktur tangguh iklim, pertanian berkelanjutan, dan transisi energi dengan berpegang teguh pada prinsip keadilan serta tanggung jawab bersama yang dibedakan (Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities).

​Menutup dialog, Menteri Jumhur menegaskan bahwa ketahanan iklim dan pencapaian net-zero emission bukanlah dua agenda yang saling bersaing, melainkan elemen yang saling memperkuat demi masa depan bumi yang berkelanjutan.

​"Ukuran utama ambisi iklim kita bukan hanya seberapa banyak emisi karbon yang berhasil dikurangi, tetapi juga berapa banyak kehidupan yang dapat kita lindungi dan sebesar apa kesejahteraan bersama yang dapat kita ciptakan,"pungkas Menteri Jumhur.

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Yulia Suryanti