Pangkas 150 Situs Jadi 39, KLH/BPLH Permudah Publik Mengakses Informasi Lingkungan

Jakarta, 14 November 2026 – Mencari informasi lingkungan hidup dari pemerintah kini tidak lagi berarti menelusuri ratusan alamat situs. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memangkas jumlah situs webnya dari sekitar 150 menjadi 39 situs yang dapat diakses masyarakat. Langkah ini bagian dari pembenahan layanan keterbukaan informasi publik, yang tahun ini memasuki tahun kedua penilaian.

Pembenahan itu dipaparkan Wakil Menteri LH/Wakil Kepala BPLH, Diaz Hendropriyono, dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang digelar Komisi Informasi Pusat di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

“KLH/BPLH berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap partisipasi masyarakat. Komitmen ini telah tertuang dalam Rencana Strategis 2025–2029 dan terus kami wujudkan melalui pembenahan kebijakan serta peningkatan kualitas pelayanan,” tutur Wamen Diaz.

Lebih Sedikit Situs, Lebih Mudah Dicari

Penyederhanaan situs web menjadi langkah yang paling terasa bagi publik. Dengan jumlah kanal yang jauh lebih ringkas, masyarakat diharapkan lebih cepat menemukan informasi dan layanan yang mereka butuhkan, tanpa tersesat di antara banyak alamat yang tumpang tindih.

Di sisi kebijakan, KLH/BPLH tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik. Rancangan yang kini memasuki tahap konsultasi publik ini akan memperbarui pedoman pelayanan informasi agar makin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tahap Akhir Penilaian

Uji publik merupakan tahap akhir rangkaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. Sebelumnya, KLH/BPLH telah menjalani penilaian mandiri melalui pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ).

Bagi KLH/BPLH, keterbukaan informasi lebih dari sekadar urusan penilaian. Wamen Diaz menekankan bahwa keterbukaan harus diwujudkan lewat pelayanan yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi sekaligus membuka ruang bagi mereka untuk ikut berpartisipasi. Upaya ini diharapkan memperkuat kepercayaan publik dan memperluas keterlibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam uji publik tersebut, Wamen Diaz didampingi Sekretaris Kementerian LH/Sekretaris Utama BPLH, Rosa Vivien Ratnawati, beserta jajaran.