Peluncuran Buku Bersama Jaksa Agung, Menteri Hanif Tegaskan Komitmen Bangun Sistem Nilai Karbon yang Adil dan Transparan

Nomor: SR.269/HUMAS/KLH-BPLH/10/2025

Jakarta, 15 Oktober 2025 — Pemerintah Indonesia terus memperkuat sistem Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai salah satu cara penting untuk mendanai aksi iklim secara jujur dan berintegritas. Dalam upaya ini, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bekerja sama dengan Kejaksaan Agung RI dan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) meluncurkan buku “Instrumen Safeguards Nilai Ekonomi Karbon”. Peluncuran buku ini dilakukan dalam seminar berjudul “Mewujudkan Harga Karbon yang Berintegritas Tinggi melalui Penguatan Perlindungan Sosial, Lingkungan, dan Hukum di Indonesia” yang digelar di Jakarta.

Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun sistem carbon pricing yang transparan, adil, dan berkelanjutan. NEK menjadi fondasi penting bagi keterlibatan pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan lembaga internasional dalam upaya menurunkan emisi karbon dan menjaga keseimbangan ekologi nasional.

“Kita terus mendorong dan menciptakan ekosistem yang mendukung penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia agar berjalan adil, transparan, dan berkelanjutan. NEK bukan sekadar mekanisme transaksi, melainkan alat untuk memastikan keadilan bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam,” tegas Menteri Hanif.

Menteri Hanif juga menekankan pentingnya kejujuran dalam setiap transaksi karbon, terutama yang melibatkan pembeli luar negeri. Menteri Hanif menegaskan bahwa kredibilitas pasar karbon Indonesia adalah modal global yang harus dijaga dengan penuh integritas.

“Kita harus prudent dan jangan sekali-kali berbuat curang dalam mekanisme NEK, terutama kepada buyer luar negeri. Sekali saja ada kecurangan, kepercayaan, pasar, dan jaringan akan rusak. Itu akan merugikan bangsa ini dalam jangka panjang,” tegas Menteri Hanif.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyoroti kontribusi besar sektor kelautan terhadap mitigasi perubahan iklim.

“Sektor kelautan berperan vital dalam mitigasi perubahan iklim. Laut bukan hanya korban dari kenaikan suhu global, tetapi juga bagian dari solusi. Melalui tata kelola karbon biru yang transparan dan terukur, kita bisa memperkuat ketahanan pesisir, meningkatkan kesejahteraan nelayan, sekaligus berkontribusi pada target emisi nasional,” ujar Menteri Trenggono.

Dari aspek penegakan hukum, Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, menegaskan komitmen Kejaksaan Agung dalam menjaga kredibilitas kebijakan lingkungan.

“Sebagai bagian dari komitmen kami menjaga kredibilitas kebijakan lingkungan, Kejaksaan Agung sedang mengembangkan pedoman penanganan perkara tindak pidana dalam penyelenggaraan NEK. Dengan begitu, apabila terjadi pelanggaran, jaksa memiliki acuan yang jelas untuk bertindak secara profesional dan terukur,” ujar Jaksa Burhanuddin.

Dalam kesempatan yang sama, CEO IOJI, Mas Achmad Santosa, mengingatkan agar penyelenggaraan NEK tetap berpijak pada tujuan utama mitigasi perubahan iklim.

“Penyelenggaraan NEK ini harus senantiasa berpijak pada tujuan utama: mitigasi perubahan iklim, bukan sekadar mengejar insentif ekonomi. Pengalaman global menunjukkan adanya risiko pelanggaran hak asasi manusia dan hukum, mulai dari climate-washing, pelanggaran hak masyarakat lokal akibat tidak diterapkannya Free Prior Informed Consent (FPIC) dan pembagian manfaat yang adil, hingga praktik kejahatan karbon seperti penipuan, penggelapan, dan korupsi sebagaimana diidentifikasi oleh INTERPOL,” pungkas Achmad Santosa.

Seminar ini turut dihadiri oleh berbagai pakar nasional dan internasional, termasuk Asep Mulyana (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum RI), Joane Setzer (Grantham Research Institute – London School of Economics), Novita Kumala (Indonesian Carbon Trading Association), Wawan Gunawan (KLH), Stephanie Juwana (IOJI), Amelia Evans (Plan Vivo), dan Adi Junaedi (KKI-WARSI).

Inisiatif ini memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan pasar karbon yang berintegritas, adil, dan berdaya saing global. KLH/BPLH mengajak seluruh pemangku kepentingan — pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil — untuk bersama menegakkan tata kelola NEK yang berkeadilan dan transparan. Dengan memperkuat social, environmental, dan legal safeguards, Indonesia akan memperkokoh posisi sebagai pemimpin regional dalam tata kelola karbon berkelanjutan dan menjaga kepercayaan dunia.