Pemulihan Karst Gunungkidul: Dari Lahan Rusak Menjadi Simbol Kemandirian Desa

SIARAN PERS

Nomor: SR.63/HUMAS/KLH-BPLH/4/2025

PEMULIHAN KARST GUNUNGKIDUL: DARI LAHAN RUSAK MENJADI SIMBOL KEMANDIRIAN DESA

Gunungkidul, DIY — Sabtu, 20 April 2025, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk meninjau langsung pelaksanaan pemulihan lingkungan di kawasan ekosistem karst Gunung Sewu. Kunjungan ini menandai komitmen kuat pemerintah dalam mendorong transformasi pengelolaan lahan bekas tambang menjadi ruang hidup dan ekonomi yang berpihak pada masyarakat.

“Hari ini masyarakat Desa Gari telah mencoba mentransformasikan diri dari kegiatan yang eksploitatif terhadap batu gamping menjadi konservasi, tidak gampang merubah hal ini, maka saya sangat mendukung dan menghargai yang telah dilakukan oleh masyarakat disini dalam menjaga keseimbangan ekosistem,” tutur Menteri Hanif. 

Wilayah karst Gunung Sewu merupakan kawasan lindung strategis nasional yang luasnya mencapai lebih dari 75.000 hektar. Namun, sejarah panjang aktivitas penambangan batu gamping telah meninggalkan luka ekologis yang mendalam. Melalui pendekatan regeneratif, KLH/BPLH bersama pemerintah daerah dan masyarakat kini menghadirkan solusi pemulihan yang tak hanya fokus pada aspek ekologis, tetapi juga memulihkan martabat dan keberdayaan warga.

“Karst merupakan Kawasan yang penting, karena stok karbon dunia, bila terganggu maka berbahaya, karena nilai karbonnya lebih tinggi daripada pohon,” kata Menteri Hanif. 

Salah satu titik yang dikunjungi adalah Pasar Ekologis Argo Wijil di Desa Gari, Kecamatan Wonosari — bekas lokasi tambang aktif dari tahun 1976 hingga 2006 yang kini disulap menjadi pusat ekonomi desa. Dikelola oleh BUMDes Mardi Gemi, pasar ini menghidupkan kembali aktivitas ekonomi warga, melibatkan puluhan pedagang lokal yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga dan mantan penambang.

“Kita tidak bisa bicara soal pemulihan lingkungan kalau masyarakat yang tinggal di sekitarnya tidak diberdayakan. Kita juga di sini bukan hanya menanam pohon atau membangun embung, tetapi menanam harapan dan membangun kemandirian,” lanjut Menteri Hanif.

Pasar Argo Wijil kini beroperasi setiap Minggu pagi dan sore hari selama Ramadan, menarik hingga seribu pengunjung setiap harinya. Para pedagang meraih penghasilan yang menjanjikan, dengan rata-rata keuntungan mencapai 40%. Sementara itu, BUMDes juga mengembangkan usaha lain seperti layanan Internet Desa, PAMDes, dan Mitra Pangan dengan total omzet yang kini menyentuh angka dua miliar rupiah per tahun.

Selain aspek ekonomi, kegiatan pemulihan juga mencakup pembangunan embung untuk memanen air hujan dan menjaga kelembapan tanah karst yang cenderung kering. Penanaman 500 pohon alpukat, 20.000 bibit nilam, dan 100 pohon flamboyan menjadi bagian dari strategi integrasi antara pertanian, konservasi, dan penguatan ekonomi desa. Dalam hal ini, beberapa mitra swasta seperti PT Antam Tbk, PT Pertamina Gas Negara, dan PT Sido Muncul turut mendukung dengan komitmen penyerapan hasil produksi.

Menteri juga menegaskan pentingnya perlindungan kawasan karst dalam kebijakan lingkungan daerah. “Bencana banjir yang terjadi akhir Maret kemarin harus menjadi peringatan. Karst bukan hanya batu — ia menyimpan air, menopang kehidupan, dan mencerminkan keseimbangan alam,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Hanif menjelaskan tentang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup nomor 2 tahun 2025 tentang imbal jasa lingkungan hidup. “Para petani Gari yang telah berkontribusi dalam merawat karst dan melakukan penghijauan disini, sepatutnya mendapat imbalan jasa, dan ini sudah ada aturan hukumnya, hal ini sebagai wujud apresiasi pemerintah terhadap budi baik warga merawat alam,” lanjutnya

Sebagai bagian dari rekomendasi, KLH/BPLH mendorong Pemerintah Daerah Gunungkidul untuk segera menyusun dan menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang memasukkan perlindungan ekosistem karst berdasarkan daya dukung, daya tampung, dan nilai jasa lingkungannya. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DI Yogyakarta, Endang Sri Sumiyartini turut mengapresiasi dan mendukung penghijauan yang dilakukan Petani Gari di Kawasan tersebut.

Kunjungan kerja ini diakhiri dengan dialog bersama masyarakat dan kelompok pengelola, yang memperlihatkan bagaimana sinergi antara pemerintah dan rakyat mampu melahirkan solusi konkret yang inklusif. Gunungkidul kini bukan sekadar lokasi pemulihan lingkungan, melainkan titik awal lahirnya model pembangunan berkelanjutan yang mengakar pada nilai lokal dan kolaborasi lintas sektor.

“Kita ingin model seperti ini bukan hanya berhenti di sini, tapi bisa ditiru di tempat lain. Karena bangsa ini butuh lebih banyak kisah sukses yang dimulai dari desa,” tutup Menteri.

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Sasmita Nugroho