Presiden Prabowo Apresiasi, Menteri Hanif Pimpin Langsung Rakor Karhutla Kalteng 2025: Pencegahan dan Kolaborasi, Jalan Terbaik Selamatkan Gambut

SIARAN PERS

Nomor: SR.180/HUMAS/KLH-BPLH/8/2025

(Untuk Segera disiarkan)

Palangka Raya — Memasuki puncak musim kemarau, Pemerintah bergerak cepat dan terkoordinasi untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meningkat di Kalimantan Tengah. Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2025 dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada Kamis (07/08/2025). 

Rakor ini dihadiri oleh Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, serta jajaran Forkopimda, para bupati/wali kota se-Kalteng, dan pemangku kepentingan lintas sektor.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hanif menegaskan bahwa pencegahan adalah kunci utama dalam penanggulangan karhutla, terutama terkait dengan perlindungan gambut yang memiliki peran vital dalam ekosistem Kalimantan Tengah.

"Pencegahan adalah jalan terbaik menyelamatkan gambut, menyelamatkan ekonomi lokal, dan menjaga reputasi bangsa di mata dunia," tegas Menteri Hanif dalam arahannya. 

Menteri Hanif juga menekankan bahwa Kalimantan Tengah memiliki tanggung jawab ekologis besar karena memiliki 4,67 juta hektare lahan gambut yang harus dilindungi.

Hanif melanjutkan, “Segala upaya harus kita lakukan bersama untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, khususnya pada lahan gambut. Pengendalian karhutla harus efektif dan efisien,” ujar Menteri Hanif, menegaskan komitmen KLHK/BPLH pasca penetapan status siaga darurat karhutla di provinsi tersebut.

Presiden RI Prabowo Subianto juga memberikan apresiasi terhadap kinerja tim pengendalian karhutla nasional, yang berhasil menekan angka kebakaran hutan dan lahan hingga 19% tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. 

"Year on year, kita berhasil menekan angka kebakaran hutan dan lahan hingga 19%, dan ini adalah hasil kerja keras semua pihak, dari pusat hingga desa," jelas Menteri Hanif.

KLH/BPLH tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga pelaksana langsung dalam pengendalian karhutla, dari penegakan hukum hingga restorasi ekosistem. Menteri Hanif mengingatkan para pemegang izin usaha kehutanan dan perkebunan untuk tidak mengabaikan kewajiban perlindungan lingkungan. 

"Saya minta semua pemegang izin, baik HGU maupun HTI, untuk tidak hanya menunggu imbauan. Kewajiban mencegah kebakaran itu melekat. Kami akan evaluasi serius setiap konsesi yang gagal menjaga wilayahnya dari api," tambah Menteri Hanif.

Berdasarkan data BPBD hingga 4 Agustus 2025, tercatat 1.317 hotspot tersebar di Kalimantan Tengah, dengan 326 kejadian karhutla yang membakar sekitar 451 hektare lahan, mayoritas di lahan mineral dan areal penggunaan lain (APL), termasuk area konsesi perusahaan.

BMKG memperkirakan tingkat kemudahan terbakar akan meningkat tajam pada 8–9 Agustus, khususnya di wilayah selatan dan tengah provinsi. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan bahwa peluang pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sangat terbuka, mengingat lebih dari 70% awan hujan telah terbentuk. 

"Pembasahan lahan gambut adalah prioritas utama. Data TMAT menunjukkan 17% stasiun dalam kondisi rawan, 8% sangat rawan, dan 2% sudah masuk kategori berbahaya. Ini bukan alarm biasa—ini sinyal darurat ekosistem," tegas Dwikorita.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menekankan pentingnya memperkuat kerja sama pusat dan daerah. Pengendalian karhutla tidak bisa mengandalkan udara saja, tetapi juga kesiapan tim darat, dengan pemantauan harian, respons cepat, dan logistik yang selalu siap. BNPB siap menambah helikopter, motor karhutla, serta mendukung kebutuhan BBM dan alat pelindung diri untuk petugas.

Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, dalam rakor tersebut juga mengingatkan pentingnya mengedepankan kearifan lokal dalam pencegahan karhutla. Ia menekankan bahwa praktik pembakaran ladang oleh masyarakat adat harus tetap dijalankan dengan bijak dan terkendali, sejalan dengan tata kelola lingkungan yang baik.

"Perda No. 1 Tahun 2020 mengakomodasi praktik adat tersebut dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ini bentuk harmonisasi antara budaya lokal dan upaya konservasi," tambah H. Agustiar Sabran.

Rakor Karhutla 2025 ditutup dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Penanggulangan Karhutla oleh seluruh unsur Forkopimda, bupati/wali kota, serta instansi teknis. Komitmen bersama ini menjadi pijakan untuk penanganan karhutla yang lebih permanen, kolaboratif, dan berkelanjutan.

KLH/BPLH mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Tengah untuk tidak membuka lahan dengan membakar. Laporkan segera jika menemukan titik api atau praktik pembakaran ilegal kepada Posko Siaga Terdekat, aparat desa, atau layanan darurat 112.

Langkah kecil Anda dapat menyelamatkan hutan, udara, dan masa depan serta generasi kini dan nanti. Jangan biarkan api tumbuh jadi bencana.

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Yulia Suryanti 

Telepon         : +62 811-9434-142

Website        : kemenlh.go.id

E-mail           : humas@kemenlh.go.id

Instagram     : kemenlh_bplh

Youtube        : KLH-BPLH

TikTok           : Kemenlh_BPLH

X                  : KemenLH_BPLH