Antalya, 19 November 2026 — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan energi nasional guna menopang target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, sekaligus mempercepat akselerasi transisi menuju energi bersih yang berkelanjutan. Di tengah dinamika pasar global, fokus diarahkan pada perluasan energi terbarukan, peningkatan efisiensi, serta pemerataan akses listrik hingga ke pelosok negeri. Langkah strategis tersebut dipaparkan oleh Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Ary Sudijanto, dalam forum Rethinking Energy Security: From Disruption to Resilience yang diselenggarakan oleh Pemerintah Polandia bersama International Energy Agency (IEA) di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Rabu (18/11/2026).
Dalam paparannya, Ary menyoroti tantangan ganda yang dihadapi Indonesia, yakni memperluas akses energi demi mendorong perekonomian nasional sekaligus menekan emisi karbon.
“Transisi energi membutuhkan kebijakan yang tepat, investasi, dan teknologi untuk memastikan energi tetap terjangkau dan andal, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional,” terang Ary.
Sebagai pilar utama, Indonesia berupaya mengembangkan energi surya dengan target kapasitas mencapai 100 GWp pada tahun 2030. Pemerintah juga menyiapkan langkah afektif melalui dorongan penggunaan 2 hingga 2,5 juta unit kompor induksi bagi sektor rumah tangga yang mulai digulirkan pada 2027 mendatang.
Pemerataan Listrik Desa dan Mitigasi Tantangan Global
Sebagai negara kepulauan berkarakteristik geografis luas, Indonesia masih dihadapkan pada pekerjaan rumah pemerataan kelistrikan. Ary mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat sekitar 70 desa yang belum menikmati akses listrik sama sekali, serta 5.821 desa yang belum terintegrasi dengan jaringan transmisi PT PLN (Persero).
Selain kendala infrastruktur domestik, Indonesia turut merasakan tekanan dari gejolak pasar energi global, termasuk adanya pemangkasan alokasi minyak sebesar 25 persen yang berdampak langsung pada stabilitas harga domestik. Kondisi ini memperkuat urgensi diversifikasi energi, penguatan efisiensi di sektor industri dan bangunan, serta percepatan elektrifikasi berbasis energi terbarukan yang dibarengi dengan penurunan emisi dari pembangkit.
Kolaborasi Internasional dan Penguatan Transisi
Dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi tersebut, Indonesia kembali menekankan pentingnya sinergi global. Dukungan internasional melalui investasi hijau, alih teknologi, peningkatan kapasitas, hingga penguatan sistem Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (Measurement, Reporting, and Verification/MRV) yang transparan menjadi kunci utama.
“kami mengajak komunitas internasional untuk memperkuat kolaborasi lintas batas, memastikan bahwa transisi energi global berjalan inklusif, aman, terjangkau, dan tangguh menghadapi ketidakpastian geopolitik maupun ekonomi masa depan,” pungkas Ary.