Wamen LH: Saatnya Indonesia “Perang” Lawan Sampah Lewat Teknologi Waste to Energy

Nomor: SR.248/HUMAS/KLH-BPLH/9/2025

Jakarta, 30 September 2025 — Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono menyerukan dimulainya “perang” nasional melawan sampah sebagai wujud pelaksanaan arahan Presiden. Seruan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah Menjadi Energi atau Waste to Energy (WtE) yang digelar di Auditorium Wisma Danantara, Jakarta, Selasa (30/09). Acara ini diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan menghadirkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, serta asosiasi strategis.

Wamen Diaz menegaskan bahwa Indonesia tengah berada pada momentum penting untuk menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh. “Indonesia saat ini sedang memiliki bonus demografi, 68,95% penduduknya usia produktif, dan menurut survei, 77% Gen Z dan Gen Y peduli terhadap isu lingkungan. Artinya saat ini kita punya peluang untuk menggerakkan isu lingkungan,” tegasnya.

Wamen Diaz juga juga menekankan bahwa Presiden memberikan perhatian besar pada persoalan lingkungan dan telah menargetkan pengelolaan sampah 50% pada 2025 dan 100% pada 2029.

“Kita juga di bawah kepemimpinan Presiden yang sangat peduli terhadap permasalahan sampah, kita diberi target pengelolaan sampah dalam RPJMN sebanyak 50% di 2025 dan 100% di 2029. Ibaratnya kita harus perang melawan sampah,” ujar Wamen Diaz.

Kondisi darurat sampah nasional menjadi latar belakang utama Rakornas ini. Indonesia mencatat lebih dari 50 juta ton sampah per tahun, dan lebih dari 60 persen belum terkelola dengan baik. Timbunan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kini diperkirakan mencapai 1,6 miliar ton, menimbulkan persoalan sosial, kesehatan, dan memperburuk emisi gas rumah kaca, terutama metana yang dampaknya jauh lebih berbahaya dibanding karbon dioksida.

Menurut Wamen Diaz, pendekatan baru yang komprehensif melalui teknologi Waste to Energy adalah langkah strategis.

“Indonesia menimbulkan 146 ribu ton sampah setiap hari atau sekitar 53 juta ton per tahun. Dari jumlah ini, hanya sekitar 9–10 persen yang benar-benar terkelola. Artinya, kita sedang menghadapi situasi darurat yang harus dipecahkan sekarang juga. Waste to Energy adalah salah satu solusi tercepat yang bisa kita lakukan,” ujar Wamen Diaz.

CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani menyampaikan bahwa proyek WtE akan menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional. Dengan kapasitas pengolahan 1.000 ton sampah per hari, satu fasilitas WtE dapat menghasilkan sekitar 15 megawatt listrik. Program ini direncanakan hadir di 33 kota besar, dengan prioritas di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Bekasi, dan Tangerang.

“Program ini bukan hanya solusi jangka panjang untuk mengatasi sampah, tetapi juga langkah konkret menuju transisi energi bersih dan pencapaian Net Zero Emission 2060,” jelas Rosan.

Meski demikian, tantangan utama yang harus dihadapi adalah pendanaan. Diaz memaparkan bahwa untuk membangun sistem pengelolaan sampah berbasis WtE dibutuhkan investasi sekitar Rp300 triliun. “Ini bukan angka kecil. Kita tahu bahwa Indonesia saja membutuhkan pendanaan iklim Rp4.700 triliun hingga 2030, sementara yang terealisasikan hanya sekitar Rp76 triliun per tahun. Artinya, ada funding gap yang besar, termasuk dalam sektor pengelolaan sampah,” ungkapnya.

Peran pemerintah daerah juga menjadi krusial. Mereka diwajibkan menyediakan lahan seluas 4–5 hektare dekat sumber air dan akses transportasi, serta memastikan pasokan minimal 1.000 ton sampah per hari.

“Kami menghimbau agar pemerintah daerah mengalokasikan setidaknya 3 persen dari APBD untuk pengelolaan lingkungan. Tanpa komitmen ini, pembangunan WtE akan sulit berjalan,” tambah Wamen Diaz.

Rakornas kali ini juga membawa terobosan baru dalam skema pembiayaan. Jika sebelumnya pemerintah daerah terbebani kewajiban membayar tipping fee, kini biaya tersebut akan ditanggung oleh PLN dengan dukungan subsidi dari pemerintah pusat. Model ini diharapkan dapat mengurangi beban keuangan daerah sehingga mereka dapat fokus pada pengumpulan dan pengangkutan sampah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya sinergi antara pengurangan sampah di hulu melalui partisipasi masyarakat dan pengolahan di hilir dengan teknologi WtE.

“Partisipasi masyarakat tetap kunci. Namun di kota-kota besar dengan timbulan sampah tinggi, pendekatan berbasis teknologi seperti Waste to Energy menjadi satu-satunya jalan keluar yang realistis. Dengan dukungan pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, saya yakin program ini bisa sukses,” ujar Tito.

Menutup Rakornas, Wamen Diaz kembali menekankan urgensi aksi cepat. “WtE bukan satu-satunya solusi, tapi ini adalah langkah tercepat yang bisa kita lakukan untuk menurunkan timbunan sampah. Setelah itu, kita juga akan fokus mengelola sampah lama yang sudah menumpuk 1,6 miliar ton di TPA. KLH siap mendukung penuh program Presiden untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang tuntas dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Rakornas ini dihadiri oleh jajaran kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, BPI Danantara, serta PT PLN (Persero). Dari pemerintah daerah hadir Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, serta perwakilan dari Pemda DKI Jakarta, Medan, Semarang, Denpasar, Bekasi, Bogor, Tangerang, Serang, Cilegon, dan sejumlah daerah lainnya. Asosiasi seperti APKASI dan APEKSI, mitra swasta, dan lembaga investasi juga turut serta mendukung percepatan pengelolaan sampah nasional.

Melalui Rakornas ini, pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta membangun komitmen nasional untuk mempercepat implementasi teknologi Waste to Energy di seluruh Indonesia. Langkah ini bukan hanya menjawab darurat sampah nasional, tetapi juga menjadi bagian penting dari transisi menuju ekonomi hijau, penguatan ketahanan energi, serta pencapaian Indonesia Emas 2045 dan target Net Zero Emission 2060.